Mencermati Kinerja Perbankan Kita

Perekonomian masyarakat saat ini seperti berjalan di tempat. Nyaris depresi. Tingkat pengangguran terus bertambah, sekalipun tak terkabarkan adanya PHK. Tingkat produktivitas masyarakat (banyak) masih juga rendah, sekalipun ada pertumbuhan GNP di atas 5%, bahkan pemerintah merencanakan tingkat pertumbuhan tahun 2005 sebesar 7%.

Nilai rupiah terkendali, tetapi bukan stabil. Banyak orang merasa nyaman dengan kondisi seperti ini dan berharap banyak. Tetapi, tentu saja ada tetapinya. Nilai mata uang rupiah yang stabil bukan dilatarbelakangi oleh tingkat produktivitas nasional, tetapi lebih banyak dikendalikan oleh kebijaksanaan moneter BI dengan mengontrol secara ketat pasokan uang (supplyside mechanism). Cara ini pada suatu saat akan menguras tenaga BI. Dan itu sudah terbukti, tahun 2004 BI sudah defisit 13,8 tiliun rupiah dan memerlukan suntikan melalui APBN 2005 sebesar 24 triliun rupiah.

Sementara dunia perbankan nasional menghadapi kenyataan ambruknya sektor riil. Negative Spread pun menjadi momok yang terus menghantui bank-bank nasional yang pada akhirnya menjadi beban BI, karena SBI pada akhirnya bukan saja ditujukan untuk menarik jumlah mata uang yang beredar, tetapi menjadi bumper negative spread. BI pun kemudian memperlebar spread perbankan diatas 4%. Lebih celaka lagi ketika dunia perbankan yang kelabakan dalam mempertahankan likuiditasnya; BI sebagai the lender of the last resort terpaksa harus mengucurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membantu bank-bank yang kolaps, maka lengkaplah sudah virus-virus moneter menggerayangi seluruh urat nadi dan jantung Bank Indonesia; yang ujung-ujungnya merusak fundamen perekonomian masyarakat!.

Kemelut politik menjadi sisi lain yang memperparah kondisi perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai biang kerok ambruknya perekonomian nasional. Sehingga dengan penuh semangat perubahan, hampir semua pihak berusaha untuk merivisi UU Perbankan, terutama Bank Indonesia, agar terbebas dari intervensi politik. Maka lahirlah UU Perbankan 1998 dan UU Bank Indonesia 1999. Hasilnya, justru terjadi konflik politik antara pemerintah dan Bank Indonesia yang didukung DPR. Konflik ini merupakan awal dari bekerjanya kebijaksanaan moneter yang berjalan sendiri,tanpa antisipasi atau mengantisipasi kebijaksanaan fiskal yang diambil oleh pemerintah!…….#OP230505A#

Adjan Sudjana

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s