Makna Pengembangan Kekuatan Militer Cina

Presiden Cina Hu Jintao dalam pidatonya pada kongres ke 17 Partai Komunis Cina (PKC) menyatakan bahwa Cina harus segera mengembangkan kemampuan militer yang berteknologi tinggi. Secara eksplisit, pemimpin PKC tersebut juga mengonfirmasikan bahwa lima tahun ke depan sasaran strategis pengembangan kekuatan militer Cina yakni membangun angkatan bersenjata yang terkomputerisasi, unggul dalam kemampuan tempur berbasis teknologi informasi, serta didukung oleh prajurit bermutu tinggi dalam jumlah besar.

Hu Jintao juga menyatakan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) hanya berupaya mempercepat proses modernisasi militernya dan tidak akan pernah terlibat dalam perlombaan senjata maupun  mengancam negara manapun. Hu Jintao menekankan, keberadaan angkatan bersenjata Cina adalah untuk bertahan dan hanya untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara tersebut. Namun, masyarakat internasional termasuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik tetap khawatir akan ambisi peningkatan kemampuan militer Cina. Hal itu disebabkan pergeseran perimbangan kekuatan dalam era pasca-Perang Dingin terjadi bersamaan dengan tampilnya Cina sebagai kekuatan politik dan militer khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Pertanyaannya kini adalah apa makna strategis dari upaya peningkatan kekuatan militer Cina? Faktor-faktor apa yang diperhitungkan dalam kebijakan Cina tersebut? Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-petanyaan itu dengan membatasi diri dari perspektif strategis perkembangan pemikiran pertahanan Cina.

Perkembangan pemikiran pertahanan Cina modern bermula pada dekade 1930-an dan 1940-an yang lebih mengedepankan pada dua komponen strategi, yaitu pertahanan teritorial atau darat (territorial defence) dan pertahanan pantai (coastal defense). Saat itu bagi Cina, esensi pertahanan keamanan adalah seperti yang termuat dalam doktrin “Perang Rakyat” (People’s War). Secara implisit “Perang Rakyat” mengandalkan unsur manusia, operasi infanteri, dan perang gerilya. Bahkan dalam konsepsi Mao Zedong, perang gerilya inilah yang menjadi inti dari strategi petahanan. Oleh karena itu, sampai awal 1980-an strategi pertahanan pantai hanya menjadi komponen kedua dalam strategi pertahanan nasional Cina. Kedua strategi pertahanan Cina di atas tidak terlepas dari kebutuhan lingkungan strategis saat itu yakni untuk menangkal ancaman berupa agresi konvensional dan menghadang musuh di perbatasan.

Sejak awal tahun 1980-an, Cina menerapkan strategi “pertahanan aktif” (jiji fangyu) yang selaras dengan upaya pembangunan ekonomi “lompatan jauh ke depan” yang dicanangkan Deng Xiaoping. Dengan demikian, kebijakan pertahanan Cina harus disubordinasikan pada dan ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, doktrin “pertahanan aktif” dimaksudkan untuk menghadapi tiga jenis perang, yakni perang dunia, perang skala luas dalam menghadapi agresi negara asing terhadap Cina, dan konflik perbatasan atau perang terbatas. Dari ketiga kemungkinan perang tersebut sejak pertengahan tahun 1980-an, para elite strategis Cina yakin bahwa jenis perang ketiga yang akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, sampai saat ini berbagai simulasi strategis perang-perang regional dan terbatas (youxian zhubu zhanzheng) kerap dikembangkan Cina.

Menjelang akhir 1980-an, strategi pertahanan Cina mulai memperhitungkan arti penting pertahanan maritim dan udara dalam doktrin pertahanan aktif melalui pengenalan “strategi pertahanan air hijau” (jijide jinhai fangyu zhanlie). Strategi pertahanan ini melakukan restukturisasi prioitas pengembangan angkatan bersenjata dari ketiga kekuatan matra udara, laut, dan darat dalam upaya membangun kemampuan gerak cepat (rapid response capability) untuk menghadapi perang-perang regional dan terbatas atau konflik intensitas rendah (low intensity conflicts) di sekitar wilayah Cina.

Lebih lanjut, pada awal tahun 1990-an doktrin pertahanan aktif kembali direvisi. Secara eksplisit, angkatan bersenjata Cina menetapkan prioritas pengembangan pada angkatan laut dan udara. Militer didorong untuk melaksanakan konstruksi kualitatif militer, yakni upaya untuk meningkatkan kemampuan operasi militer yang dikombinasikan dengan teknologi persenjataan yang tinggi. Doktrin modernisasi kualitas militer ini menjadi filosofi yang melandasi pengembangan militer Cina sejak 1992 sampai saat ini.

Dengan demikian dapat dikaji bahwa keinginan Presiden Hu Jintao kali ini untuk meningkatkan kekuatan militer Cina merupakan implementasi dari doktrin pertahanan aktif dan konstruksi kualitatif militer yang menjadi landasan strategi pertahanan periferal dan proyeksi masa depan (future projection) dalam rangka mengantisipasi perang-perang regional dan terbatas.

Hal itu dapat terlihat dari besarnya perhatian Cina terhadap pembentukan unit-unit tempur taktis, pengembangan kekuatan angkatan laut dan udara, serta pengembangan kualitas dan teknologi persenjataan melalui program penelitian dan pengembangan yang intensif. Kemudian, meningkatnya perhatian Cina terhadap perang-perang intensitas rendah mendorongnya untuk mengembangkan unit-unit pasukan gerak cepat (rapid reaction units) atau kuaisu budul untuk mengamankan kepentingan-kepentingan maritim dan klaim-klaim teritorial dan lepas pantainya. Cina juga banyak mempelajari pengalaman negara-negara lain seperti AS, Perancis, dan Inggris dalam mengembangkan pasukan gerak cepat, khususnya yang berkenaan dengan daya guna unit-unit pasukan gerak cepat dalam menghadapi pertempuran dengan calon agresor, terorisme, dan kekacauan di dalam negeri.

Sebenarnya pengembangan pasukan gerak cepat yang bermutu tinggi ini, seperti yang ditulis You Xu dan You Ji dalam artikelnya, “Insearch of Blue Water Power : The PLA Navy’s Maritime Strategy in the 1990 and beyond”, tidak lepas dari strategi besar PLA dalam dua dekade pertama abad ke-21. Pada kurun waktu ini, angkatan laut Cina diharapkan sudah mampu menjelajah seluruh lautan dunia. Pada tahap pertama, satuan-satuan pasukan gerak cepat yang dikembangkan akan didampingi oleh aircraft carriers dan membentuk sistem penyerangan dan pertahanan tiga dimensi yang terdiri atas perlengkapan serang udara, permukaan, dan kapal selam. Pada tahap kedua, pengembangan peralatan perang berteknologi tinggi akan diterpkan pada seluruh tahun 2020, Cina akan menjadi kekuatan laut yang andal dan berskala global.

Pada tataran makrostrategi, upaya Cina untuk menigkatkan kekuatan militernya dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat berimplikasi pada perimbangan strategis di kawasan. Tingkah laku Cina, sebagai sebuah entitas negara bangsa di Asia Afrika, sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal terutama sikap dan kebijakan Amerika Serikat dan para sekutu AS seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia baik secara individu maupun gabungan. Dengan kata lain, secara hipotetis faktor Cina dalam hubungan segitiga AS-Cina-Sekutu AS akan menetukan lingkungan politik, keamanan, dan ekonomi kawasan Asia Pasifik.

Misalnya, menjelang abad ke-21 Cina merasa gerahdengan ditanda tanganinya Deklarasi Aliansi AS dan Jepang. Tampaknya upaya modernisasi kekuatan militer Cina kali ini akan lebih mempercepat upaya AS dan sekutunya dalam mewujudkan keberadaan strategi pertahanan perang bintang (star wars) yang digabungkan dengan rencana pembangunan sistem pertahanan rudal nasional ( national missile defense system) di wilayah nasional tiap negara sekutu AS seperti di Jepang, Inggris, Korea Selatan,dan Asutralia yang sudah dimulai sejak awal tahun 2003.

Cina berpendapat bahwa aliansi keamanan abad ke-21 AS-Jepang bersifat anachronistic yang seharusnya tidak ada seiring dengan berakhirnya era Perang Dingin. Untuk meminimalisasi dan bahkan meniadakan keberadaan aliansi sekutu AS ini, Cina menjalankan hubungan militer lebih erat dengan Rusia dan mendukung penuh rezim keamanan multilateral di kawasan Asia Pasifik yakni ASEAN Regional Forum (ARF). Kemudian, di bidang ekonomi Cina juga secara maksimal menjalin Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral (Bilateral Free Trade Agreement) dengan beberapa negara anggota Asean.

Kondisi ini telah membuka Cina untuk mempercepat proses modernisasi sistem pertahanannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila yang sangat pertama sekali dibidik Cina pada awal tahun 2007 ini adalah kemampuan menembak sasaran musuh di ruang angkasa. Hal itu disebabkan dalam kalkulasi militer baik strategi pertahanan perang bintang maupun sistem pertahanan rudal nasional AS dan sekutu- sekutunya hanya dapat dipatahkan secara dini di luar angkasa. Kemudian menjelang akhir tahun 2007, sebagai awal tahun pamungkas dari grand strategy pertahanan Cina, elite pemikir strategi pertahanan Cina mengajukan upaya pengembangan angkatan bersenjata Cina yang unggul dalam kemampuan tempurr berbasis teknologi informasi.

Kondisi lingkungan strategis seperti itu membuka peluang adanya perlombaan senjata di kawasan Asia Pasifik, termasuk di kalangan negara-negara anggota ASEAN. Pada titik ini, tampaknya ASEAN, sebagai salah satu komponen penting dalam rancang bangun keamanan Asia Pasifik, tidak dapat menghindar dari akibat-akibat perubahan yang terjadi di lingkungan strategisnya. Paling tidak, ASEAN tetap harus mempertahankan multilateralisme keamanan di Asia Pasifik yang dapat mengekang ambisi hegemoni dari negara-negara besar di luar ASEAN. Langkah ini cukup penting dalam rangka upaya membangun sikap saling percaya (confidence building measures/CSBMs) di Asia Pasifik. Dalam hal ini Indonesia, sebagai negara besar di ASEAN, bisa memulai dan mengambil prakarsa dalam mewujudkan gagasan itu………#OP181007B#

Dr. Yanyan Mochamad Yani, Drs. M.A., dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s